More than Just Nation and Character Building
June 14th, 2017 at 5:50 am
Posted by Mohammad Adib in Jatidiri and Characters

Kuliah akhir di FEB Dep Akuntansi UNAIR PDD BanyuwangiOleh: Ridha Anelia Ayu Winanti (041611535003), Esti Adianti (041611535012), Rizki Dwi Akbar (041611535036), Asmahan (041611535040). Prodi: S1. Akuntansi (PSDKU Banyuwangi), Matkul: Kewarganegaran (KWN), Tugas: Resume dengan topik Pendidikan Anti Kosupsi. “Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan – kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga – lembaga negara penegak hukum.” #unairgoesto500wcu

Resume kewarganegaraan pendidikan anti korupsi

Dengan korupsi yang akhir akhir ini semakin meledak di kalangan pemerintahan, tidak hanya di Indonesia tetapi di negara lain pun mengalami hal yang sama. Dari hal tersebut diciptakan beberapa gerakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah korupsi tersebut seperti PBB, Bank Dunia, OECD, dan Masyarakat Uni Eropa. Tetapi terdapat juga beberbagai gerakan lembaga swadaya internasional seperti Transparency International yang merupakan sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penilitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik ditingkat nasional, terdapat juga TIRI yang merupakan organisasi independen nasional pemerintah dengan keyakinan bahwa dengan integritas kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia. Dengan dua lembaga swadaya tersebut maka diharapkan pencegahan korupsi  semakin maksimal. Akan tetapi juga dibutuhkan pemeran lain dalam hal pencegahan korupsi ini seperti Instrumen  Internasional contohnya seperti UNCAC (United Nations Conventions Againts Corruptions) merupakan salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditanda tangani oleh 140 negara. Selaian UNCAC terdapat juga Convention Ob Bribery Of Foreign Public Official In International Bussiness Transactions merupakan sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD  yang menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Selain dengan organisasi atau komunitas tersebut kita dapat belajar dari negara lain dalam pencegahan korupsi seperti contohnya Negara India yang nontabene memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi akan tetapi mereka sendiri sadar bahwa korupsi benar benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat mereka dari hal tersebut maka India dapat lebih efektif dalam pencegahan korupsi di negara tersebut, lalu di Hongkong melalui ICAC masyarakat di negara tersebut benar benar sadar akan korupsi maka terdapat kerja sama antar ICAC dan masyarakat  Hongkong yang secara langsung bertanggung jawab kepada pemerintah atas segala kasus korupsi di negara tersebut.  Di Indonesia sendiri sudah terdapat di UU no 7 tahun 2006 yang ditunjukkan arti penting dalam Ratifikasi konvensi anti korupsi.

Tindak korupsi dapat di berantas melalui berbagai cara. Seperti dengan cara hukum pidana. Seperti penal dan nonpenal. Penal merupakan suatu penumpasan, penindasan, atau pemberantasan yang dilakukan secara paksa dan kasar.tindakan ini dilakukan ketika kejahatan sudah terjadi. Sedangkan non penal adalah suatu pencegahan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Non penal lebih bersifat halus dibandingkan dengan penal. Cara ini dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

      Dalam hal ini , pemerintah juga membuat beberapa strategi untuk upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Seperti pembentukan lembaga anti korupsi. Di indonesia itu sendiri , lembaga-lembaga anti korupsi tersebut seperti ombudsman dan KPK . ombudsman itu sendiri didirikan dengan tujuan untuk mengayomi dan mewadahi keluahan-keluhan dari masyarakat yang sekiranya mencurigakan.  Hal ini juga dapat di upayakan dengan cara meningkatan kinerja lembaga peradilan tingkat kepolisian. Seperti yang dapat kita lihat sekarang ini, pada kenyataannya memberi hukuman kepada pidana korupsi lebih ringan dibandingkan dengan pidana pencuri pisang di kebun tetangga yang itu sangat sederhana. Bagaimana hukum itu sendiri dapat dikatakan adil , jika menanggapi masalah seperti ini saja masih melihat siapa dan dari latar belakang apa orang tersebut.

      Upaya lainnya adalah memilih wakil rakyat dengan baik dan benar. Yang pasti jangan pernah tergiur dengan kampanye dan suapan dari calon wakil rakyat tersebut . pastikan bahwa memilih wakil rakyat dengan benar-benar dari kemampuannya. Korupsi dapat dicegah dari sektor publiknya, yaitu dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki , memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka, sistem yang transparan dan akuntabel.

 

Dalam pemberantasan korupsi Kwik Kian Gie berpendapat bahwa tindakan harus dimulai dari membersihkan manusia agar bebas korupsi atau setidaknya takut melakukan korupsi. Saat ini terdapat banyak gerakan dan organisasi anti korupsi yang mengusung isu KKN. Kehadiran LSM/Ornop merupakan perwujudan peran aktif masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya. Berikut beberapa gerakan atau organisasi anti korupsi di Indonesia. yaitu, GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara), OAK (Organisasi Anti Korupsi), ICW (Indonesia Corruption Watch), SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi), SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Transparency Internasional Indonesia (TII), Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK).

Dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat tiga unsur utama yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Upaya perbaikan sistem dapat dilakukan dengan memperbaiki perundang – undangan yang berlaku, memperbaiki fakta kelola pemerintah, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, menerapan prinsip – prinsip clean and good govermance dan pemanfaatan teknologi untuk transparansi.

Di tahun 2008, KPK mulai membuat aliansi dengan mahasiswa di tingkat lokal untuk melakukan focus group discussion terhadap peran mahasiswa untuk mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi. KPK juga mulai mencoba strategi pendidikan anti-korupsi yang lebih agresif, yakni dengan menyebarkan mobil layanan masyarakat untuk menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat luas tentang KPK secara umum, dan menginformasikan kualitas pelayanan publik di kota – kota yang disinggahi oleh mobil KPK tersebut.

Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan – kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga – lembaga negara penegak hukum.


No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment